KEWENANGAN PEMERINTAHAN KAMPUNG WAROI TERHADAP KINERJA APARATUR DI KAMPUNG DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR

  • Mateus Sukan
  • Sutrimono Sutrimono
Keywords: Peran Kepala Kampung, Peningkatan Partisipasi, Berpolitik

Abstract

Kewenangan pemerintah kampung adalah bagian yang sangat penting artinya bagi kelangsungan pelayanan dalam pembangunan Pemerintah tingkat Kampung khususnya Pemerintah Kampung Waroi kedepan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan yang diberikan Pemerintah tingka, atau harus berhati-hati dan teliti supaya ada tujuan Pelayanan baik, mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga kewenangan yang dimiliki Kepala Kampung, dan menjalankan upaya-upaya dalam Kewenagan Pemerintah Kampung Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sedangan teknik analisis data yang gunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Kewenangan Kinerja Aparatur terhadap Pemerintahan, khususnya pemerintah di Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor, bagi peneliti adalah sangat penting, karena ada hubungannya dengan tugas pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga harus selaku diperbaharui dan dibenahi terus kedepan, agar mampu dalam berkontribusi memberikan sumbangan pikiran yang baik kedepan pada dewasa ini, pada perkembangan era globalisasi zaman yang berkembang.

References

Fukuyama, Prof. 2004. State Building; Governance and World Other in yhe 21 st Century.
Kartono Djatmika. 2002. Pedoman Pengumpulan dan Analisis Data Terenca, Jogyakarta: Gajah Mada University Pres.
Mas’oed & MacAndrews.2003. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Nawawi, Surahman 1983. Langkah-langkah pengamatan sederhana, Surabaya: Erlangga Press
Nazsir. Nasrullah dan Amril Ghaffar Sunny. 2004. Partai Politik, Partisipasi Politik dan Pendidikan Politik. Bandung: PPS FISIP UNPAD Press.
Rahman.H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rajagrafindo olisin, dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY
Sebu, Barnabas. 2010. Pembangunan Kampung, Hal 51
Sumbu, Sell dan dkk. 2010. Kamus Umum Politik dan Hukum. Jakarta; Jala Permata Aksara.
Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Otsus Papua No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
Wamafma, Tahun 2006 “ Statistik dan Teknik TabulasiKantaprawira, R. 2004.Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Yani, Ahmad. 2001. Surat Kinerja Legislatis, Jakarta: Rajawali Press
Published
2020-09-29
Abstract viewed = 187 times
PDF downloaded = 103 times