Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Digitalisasi

Edyanto

Edyanto Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak

Keywords: Efektivitas, Pelayanan Perizinan, Digitalisasi Layanan.

Abstract

Digitalisasi berpotensi mengurangi waktu pemrosesan dan memperkecil interaksi langsung antara pemberi layanan dan penerima layanan, sehingga meminimalisir potensi prakltik korupsi dan inefisiensi dalam birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik efektivitas pelayanan perizinan melalui digitalisasi. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian dan publikasi yang relevan dengan topik. Sumber literatur diambil dari basis data akademik, seperti Google Scholar, JSTOR, dan Scopus serta publikasi lainnya yang berfokus pada digitalisasi dan pelayanan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik desk research, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan artikel dari berbagai sumber terbit. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi dalam pelayanan perizinan terbukti memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Digitalisasi memungkinkan proses perizinan yang lebih cepat dan lebih mudah diakses, mengurangi beban birokrasi, serta meminimalkan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

References

Bovens, M., & Hart, ‘t P. (2016). Revisiting the study of policy failures. Journal of European Pubic Policy, 23(5), 653–666.
Elina, M., & Bangsawan, R. (2020). Analisis Penerapan E-Government Dan Dampaknya Pada Kinerja Dan Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung. Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS), 1(01), 9–18. https://doi.org/10.24967/jmms.v1i03.515
Gea, M. R. M., Rahawarin, M. A., & Y, I. (2023). Analisis Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Dinas Komunikasi dan Informatika di Maluku. Professional, 10(1), 121–126.
Irawan, A. (2018). Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, 7(1), 20–37. http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas
Irawan, B. (2013). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik Bambang. Jurnal Paradigma, 2(1), 174–201.
Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2021). E- Government : Konsep, Esensi dan Studi Kasus. Mulawarman University Press.
Musaad, Y. H. (2020). Analisis Kebijakan Penerapan E- government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke. Syntas Transformation, 2(1), 1–12.
Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., Batubara, S. S., Syah, D. H., & Alpi, M. F. (2020). Identifikasi Strategi Keberhasilan Layanan E-Government di Kota Medan. Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan, 11(2), 106–112.
Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi, 9(3), 403–422.
Parsaorantua, P. humisar, Pasoreh, Y., & Rondonuwu, sintje A. (2017). Implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Acta Diurna, VI(3), 1–14.
Pramono, S. E. (2022). Kajian Kesiapan (E-Readiness) Kecamatan Dalam Penerapan E-Government Kota Semarang. Jurnal Riptek, 15(2), 8–18. https://doi.org/10.35475/riptek.v15i2.131
Shafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). Implementasi E-Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online Di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Caraka Prabu, 5(1), 52–68. https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.457
Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia. Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK), 1(1), 10–16. http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=356188
Suci Pratiwi, C. (2020). Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government Di Provinsi Jambi. Jurnal Khazanah Intelektual, 2(1), 109–126. https://doi.org/10.37250/newkiki.v2i1.18
Suripatty, P. I., & Edyanto. (2023). Institutionalizing local government accountability: a case of Nabire, Indonesia. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(3), 440–453.
Syafriyani, I. (2019). Implementasi E-Government Dalam Menjawab Tantangan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumenep. Seminar Nasional Optimalisasi Sumberdaya Lokal Di Era Revolusi Industri 4.0, 53(9), 216–221.
Umi, A. (2020). Transformasi Birokrasi Melalui E-Government. Cakrawala, 4(2), 30–41. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.245
Wilson, C. E., Morrison, T. H., & Everingham, J. A. (2017). Linking the ‘meta-governance’ imperative to regional governance in resource communities. Journal of Rural Studies, 50, 188–197. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.01.003